Isu Miring Tentang Panglima Berpolitik Ditepis Panglima dan Ulama

Isu Miring Tentang Panglima Berpolitik Ditepis Panglima dan Ulama

Beberapa pihak yang tidak menyukai sepak terjang Panglima TNI yang luar biasa dalam membela NKRI dan membela umat ternyata tidak disenangi banyak pihak. Salah satunya adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merilis laporan terkait profesionalisme militer di tengah pusaran arus politik. Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri menuturkan, setidaknya Kontras mencatat beberapa pernyataan dan sikap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dinilai kontroversial dan sarat politik meski dibantah sebagai pernyataan yang politis oleh Gatot. Pernyataan dan sikap Panglima tersebut tidak sesuai dengan Buku Putih Pertahanan. “TNI harus kembali ke Buku Putih Pertahanan. Pertahanan teritoral harus dijalankan. Seharusnya sikap militer berbasis pengelolaan keamanan tradisional dan non tradisional. Pernyataan Panglima Gatot beberapa kali bertentangan dengan Buku Putih,” ujar Puri saat memberikan keterangan di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

Inilah isu Miring yang ditujukan oada Panglima TNI

  1. Pada Mei 2016, Gatot mengeluarkan analisis bahwa Indonesia akan masuk pada zona proxy war, dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
  2. Kemudian, menjelang HUT ke-71 TNI, Gatot mengusulkan untuk dipulihkannya kembali hak berpolitik aparat TNI.
  3. Gatot juga pernah hadir bersama dengan ribuan pendemo 212 di akhir tahun 2016. Saat itu, Panglima menggunakan peci putih. “Pembelaannya adalah ia hadir di tengah kerumunan massa untuk menjaga kesatuan NKRI dan kepresidenen Joko Widodo,” ucap Puri.
  4. Pada Februari 2017, Gatot sempat bersitegang dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Gatot mengeluh bahwa dirinya tidak mampu mengelola anggaran matra laut, darat dan udara karena adanya Peraturan Menteri Nomor 28/2015. Dengan adanya peraturan tersebut, kewenangan anggaran pertahanan berada di bawah Menhan.
  5. Mei 2017, Gatot sempat berbeda pendapat dengan Polri soal adanya tuduhan makar di berbagai gelombang demonstrasi kelompok agama yang menguat di akhir tahun 2016. Penolakan makar disampaikan Gatot sebagai upaya untuk mengajak warga tidak takut dengan situasi politik terkini.
  6. Masih di bulan yang sama, Mei 2017, Gatot hadir di tengah Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, membacakan puisi berjudul ‘Tapi Bukan Kami’. Puisi tersebut berisi kritikan kepada pemerintah untuk situasi nasional mutakhir.
  7. Juni 2017, Gatot memimpin ibadah tarawih berjemaah di bawah guyuran hujan sebagai bagian dari ‘Silahturahim safari Ramadhan 2017’ bersama dengan ribuan santri dan ulama.
  8. Terakhir, Gatot mengeluarkan instruksi untuk melakukan nonton bareng film G30S/PKI yang ternyata tidak hanya diinstruksikan kepada jajaran internalnya, melainkan juga ajakan kepada warga sipil di sekitar markas TNI.

Panglima TNI bantah berpolitik praktis
Gatot sebelumnya membantah melakukan manuver politik untuk kepentingan pemilu presiden 2019. Gatot mengakui bahwa sebagai panglima, dirinya juga berpolitik. Namun, politik yang dia jalankan merupakan politik negara, bukan politik praktis. Artinya, tindakan yang dia lakukan selama ini merupakan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan konstitusi. Hal tersebut dia ungkapkan saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait tudingan manuver politik yang dialamatkan kepada Gatot beberapa waktu belakangan ini. “TNI dalam posisi netral dalam politik praktis. Ini yang penting, Panglima TNI pasti berpolitik. Politiknya adalah politik negara bukan politik praktis,” ujar Gatot usai memimpin upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990 saat mengarungi perairan Selat Sunda, Banten, Selasa (3/10/2017). “Sebagai panglima saya harus melaksanakan tugas sesuai konstitusi. Politik saya politik negara,” tambahnya. Gatot menuturkan, selama 72 tahun berdiri, TNI selalu memastikan posisinya di tengah masyarakat.

Bantahan isu miring itu bukan hanya dari Panglima TNI. Ternyata para ulama yang menyayangi Panglimapun mulai bersuara membelanya. Salah satunya Ketua Dewan Pembina MUI Prof. Din Syamsuddin dan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin membela Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo atas tudingan bermain politik. Din mengaku kecewa saat pertama kali mendengar Gatot diisukan berpolitik. Dalam pandangannya, justru TNI memang harus berpolitik, namun politik kebangsaan dan kenegaraan.

Menurutnya, sejak hari pertama mengemban tugas menjadi orang nomor satu di Korps TNI, segala tindakan Gatot semata-mata untuk menjaga kedaulatan bangsa dan Negara. “Saya baca, ada yang menuduh Panglima TNI berpolitik. TNI tidak bisa tidak ya harus berpolitik, tapi politik kebangsaan,” kata Din di sela acara pengajian di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (6/20/2017) malam. Din meminta publik melihat secara objektif serta berpikir positif terhadap sepak terjang Gatot.

“Menurut hemat saya, apa yang dilakukan Panglima TNI selama ini seluruhnya positif, tidak ada yang perlu disikapi dengan sinisme, apalagi dengan kecurigaan,” katanya.

Din juga mendukung sekaligus mengapresiasi apa pun keputusan Gatot. Menurut dia, jenderal bintang empat itu tidak perlu takut mengatakan apa adanya, yang benar itu katakan benar dan sebaliknya, yang salah katakan salah.”Begitulah sikap yang memang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, tanpa takut jabatannya hilang sekalipun,” tegas Din. 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s